kerikirl Penjegal Revolusi Jokowi

Dia hadir di tengah rakyat bagai ratu adil. Berdiri di antara mereka membela kaum terpinggir. Tubuh jangkung kurus kecil seolah – olah membawa dia bekerja cepat dan berfikir cekat. Tetapi dia bukan keluarga ningrat, hanya anak seorang pengusaha meuble yang sempat menempuh kehidupan yang begitu berat. Namun siapa sangka karir politiknya seolah tanpa sekat. Membuat banyak orang tersentak, bahkan tak sedikit menganggap dia tak berbakat memimpin ratusan juta rakyat.

Mungkin itulah sedikit gambaran tentang Jokowi. Tak banyak yang mengenalnya, namun sosoknya yang sederhana serta program – program yang dijanjikannya pada masa kampanye telah mampu menarik simpati 70.997.833 rakyat. Seperti yang dikatakan oleh Wakil Ketua MPR RI 2009 – 2014 Hajrianto Y. Thohari dikutip dalam majalah Lider edisi september 2014, bahwa Jokowi tidak perlu bersusah payah untuk menjelaskan kepada rakyat gagasan – gagasan yang ada di kepalanya, karena dirinya sendiri adalah pernyataan tentang apa yang diinginkan rakyat.

Harapan Jokowi untuk bumi pertiwi sangatlah tinggi, tetapi untuk merealisasikannya \ tidaklah semudah membalik telapak tangan. Perlu diingat bahwa ketika kita memandang langit yang tinggi jangan pernah lupa bahwa kita tengah menginjak bumi. Kekalahan pihak koalisi Jokowi mulai dari pengesahan undang – undang MD3 atas revisi UU No. 27 tahun 2009, di mana salah satu pasalnya tidak lagi memberikan kewenangan pemenang pemilu memimpin DPR RI, hingga pengesahan undang – undang Pilkada di mana pemilihan kepala daerah dikembalikan kepada DPRD merupakan upaya penjegalan pemerintahan Jokowi – JK ke depan.

Kerikil memang kecil, tetapi ketika ia dikumpulkan dalam jumlah yang besar dapat menjadi penghambat untuk bergulirnya roda secara cepat. Jika kesolidan Koalisi Merah Putih yang menguasai 60% kursi parlemen masih bertahan seperti sekarang ini, maka stabilitas dan survival kekuasaan Jokowi belum dapat berjalan dengan lancar sesuai yang digadang – gadangkan selama ini. Sistem pemerintahan presidensial pun tidak dapat berjalan dengan lancar, jika kebijakan pemerintahan Jokowi – JK selalu dijegal di parlemen.

Koalisi 16 – 18?

Sesuatu yang idealis belum tentu sejalan dengan realitas yang ada. Loby – loby politik harus dilakukan jika program ingin dijalankan, setidaknya dapat lolos dari jegalan lawan. Bagi – bagi kekuasaan mau tidak mau harus dilakukan Jokowi dengan merangkul lawan yang dapat dijadikan kawan. Di sinilah konsistensi Jokowi – JK diuji, bagaimana dia menyesuaikan keinginan rakyat dengan transaksi politik yang ada. Jokowi – JK harus mampu mempraktikan konsep revolusi mental yang menjadi fokus utama mereka.

Jika ingin merevolusi mental ratusan juta rakyat, sebaiknya Jokowi – JK memulainya dari susunan kabinet serta komunikasi politik yang tengah mereka bentuk. Rakyat sudah terlalu lelah dengan wacana – wacana tak berujung. Jika Jokowi tak dapat menjalankan revolusi dalam masa transisi ini, kekecewaan rakyat akan berujung pada ketidakpercayaan karena tak jauh berbeda dengan pemerintahan sebelumnya.

Presiden tanpa cela

Jokowi bukanlah Presiden tanpa cela yang dapat merubah semuanya hanya dengan membalik telapak tangannya. Dia perlu dikawal, dibimbing dan sesekali dikritik dalam langkahnya mengambil segala keputusan politik. Revolusi mental yang dia gaungkan bukan berarti tak dapat dilaksanakan. Justru di sinilah kita semua tengah diuji untuk mengahadapi masa Transisi yang tengah bergolak di setiap lini. Memang harusnya setiap jiwa sadar diri bagaimana kita menolongnya untuk melayani negeri.

Parlemen jalanan perlu dibentuk agar Sang Presiden tak lupa pada siapa dia berjamji. Selama Presiden Republik ini masih dipilih langsung oleh rakyat, maka kepada rakyat pula dia harus bertanggung jawab secara langsung. Kemenangan Jokowi pun tak lepas dari kesadaran rakyat yang dengan mandiri bergerak. Relawan masih sangat dibutuhkan, bukan hanya dari pendukung Jokowi – JK tetapi juga dari pendukung Prabowo – Hatta. Mereka harus ada untuk mengkritik dan memberi solusi agar penguasa tak terkungkung oleh kepentingan segelintir elit saja. Agar persatuan Indonesia dapat terwujud, bukan sekedar ilusi. Agar gaung Trisakti dapat memberi bukti. Berkedaulatan dalam politik, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Advertisements

soal Karman, Herman, dan Jokowi

Mereka hanya berfikir soal tahta, tersekat pada dendam kesumat bekas jejak – jejak pertempuran Prabowo – Hatta dan Jokowi – Kalla. Pengadilan Sri Baginda pun belum mampu kukuhkan dia yang harusnya legawa, malah masing – masing jumawa atas apa yang mereka anggap benar adanya. Memang terbukti nyata apa yang dikata Sang mahatma, “jika mata dibalas mata, maka dunia menjadi buta”.

Mereka tak pernah bicara soal Sukarman, tukang Sablon Musiman yang bermukim di pinggiran Kota Tangerang Selatan. Usai proyek besar pemilihan Presiden digelar, bayang – bayang keuntungan kembali tergambar dengan pemilihan sang Wallikota beberapa bulan ke depan. Namun Sukarman tertampar, itung – itung untung malah jadi buntung setelah dia tahu bahwa hak memilih akan diambil alih oleh sang Dewan. Apa daya lagi, kedaulatan di tangan rakyat akan menjadi kedaulatan di tangan wakilnya. Pelaksana amanah rakyat beralih menjadi pengemban amanah dewan.

Kini Sukarman malah meninggalkan sablonnya demi bicara tentang mereka. Dia mulai membantah dalih pemborosan anggaran. Bukankah rapat sang Dewan juga butuh dianggarkan? Loby – loby kekuasaan bukan lagi berjumlah puluhan ribu hinnga ratusan ribu rupiah, tetapi tiap anggukan Dewan bernilai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Pengecilan potensi Money Politic? Ah, Sukarman tak mendapat keyakinan. Lebih baik sang Dewan merenungkan bagaimana mengembalikan pencitraan setelah sekian kali menjadi tikus tahanan.

Untuk kedaulatan di tangan rakyat mereka tebas anggaran, untuk para koruptor? Mereka kembangbiakan. Mungkin mereka rindu dengan Sang Jenderal yang 32 tahun bertahta atas pengukuhan Sang Dewan, atau sang ratu dinasti ingin kembali mereka hidupkan? Hanya yang beruang yang mampu membeli kursi jabatan dan rakyat akan menjadi yang ternomorduakan.

Soal perpecahan di antara warga nantinya, apa Sang Dewan tak pernah berkaca? Tak setuju langsung mundur, siapkan pasukan untuk menggempur. Saling fitnah antar saudara yang tak lain untuk memecah belah suara bangsa? Mereka bicara toleransi, merasa ia yang paling suci, tapi ketika rakyat mulai diam kau sulut lagi obor kemarahan. Harusnya Sang Dewan sadar diri, apa yang telah mereka berikan untuk negeri.

Di Jawa Sukarman dapat bicara, namun Herman di Papua untuk makan pun mahal harganya. Alih – alih mikir demokrasi, untuk sekolah anaknya esok pagi dia harus selalu memastikan sampan dalam keadaan terkendali. Asal bisa baca tulis bagi Herman itu sudah cukup, setidaknya mereka nanti tak dapat dibodohi mafia yang akan membabat habis hutan wilayah sukunya.

Herman menyerahkan segala keputusan politik kepada kepala sukunya setelah berdialog cukup alotnya. Tapi bukan berarti hak mereka tak terlindungi, bahkan ini telah diakui oleh konstitusi. Memang dibutuhkan beberapa prasyarat untuk mewujudkan demokrasi dan Herman cukup jauh untuk memenuhi.

Dalam hal budaya politik, pengetahuan untuk menyelesaikan masalah – masalah politik (Political Competency) dan perasaan bahwa dirinya memiliki pengaruh terhadap kekuasaan (Political Efficacy) Herman masih rendah. Belum lagi soal pendidikan, untuk bermimpi saja anak – anak Papua belum terlintas di benaknya.

Papua bukanlah Jawa yang dapat membeli bahan pokok dengan wajar harganya. Di sana beras saja menjadi tiga kali lipat dari Jawa, sedangkan sehari sedikit rupiah yang mereka punya. Bupati ada di sana tetapi infrastruktur memang belum mendukung adanya. Bahkan tak jarang para dewan dan pejabat di sana lari dari negerinya dan lebih memilih gemerlap kota Jakarta.

Herman dan Sukarman adalah salah satu potret anak bangsa. Mereka masih peduli meski dengan cara yang berbeda. Yang dapat mempersatukan mereka hanyalah Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika, bukan debat penguasa meski berdalih demi kepentingan rakyatnya. Turun langsung atau cukup mempercayakan pada Sang Dewan itu bukan perdebatan utama. Tetapi kinerja yang menjadi tolak ukur keduanya. Sang Kepala harus melaksanakan tugas untuk rakyatnya dan Sang Dewan tetap mengawasi kinerja serta aturan agar Sang Kepala tak pula semena – mena

Yang terpenting dalam demokrasi bukanlah soal teknis mencapai kekuasaannya, sedangkan kepentingan rakyat jauh terbelakang adanya. Hakikat demokrasi adalah pemerintahan yang dipegang dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung maupun melalui DPRD seyogyanya disesuaikan dengan kondisi rakyat serta bagaimana cara menyejahterakannya. Jogja yang sedemikian besarnya diperintah oleh seorang Sultan yang memang mengerti dengan kondisi rakyatnya, demikian pula daerah lain yang memiliki tingkat pendewasaan politik yang berbeda – beda. Cukuplah kita berdebat soal cara, teknis, sedang esensi dari demokrasi yang berkedaulatan di tangan rakyat dan pendewasaan demokrasi Indonesia tidak kita dapatkan. Duhai wakil rakyat, pandanglah kami walau hanya sekejap.

Salam Anak Negeri..

Kami masih peduli padamu Bumi Pertiwi